Rapat Paripurna DPRD Rohil, Bupati Rohil Beri Jawaban Ranperda Perubahan APBD tahun 2024

DPRD ROHIL15 Dilihat

 

Rokan Hilir – Usai para fraksi DPRD Rohil sampaikan pandangan umum terkait ranperda perubahan APBD Rohil tahun 2024 pada rapat paripurna di Kantor DPRD Rohil, Bupati Rohil sampaikan jawabannya.

Rapat paripurna DPRD Rohil dipimpin oleh ketua DPRD Rohil Maston didampingi wakil ketua DPRD Rohil Hamzah, disaksikan sekda Rohil Fauzi Efrizal, ketua badan, fraksi, komisi dan kepala OPD.

Bupati Afrizal menyebutkan bahwa pandangan umum fraksi fraksi tentang apbd tahun 2024 bertujuan untuk memberikan masukan dan saran agar pemerintah dapat memformulasikan ranperda tentang perubahan APBD tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang undang-undang yang berlaku.

Dikatakannya, diharapkan ranperda apbd 2024 dapat transparan dan akuntabel, mempunyai fungsi sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi, perencanaan pengawasan alokasi yang bertujuan untuk membangun Rohil lebih baik kedepan.

Dalam momen itu, Bupati menjawab pandangan umum fraksi fraksi DPRD tentang ranperda perubahan APBD Rohil tahun anggaran 2024, yakni:

Dimulai dari jawaban Fraksi PDI Perjuangan yakni terkait penjelasan secara rinci terhadap pendapatan daerah yang mengalami perubahan akan dibahas pada pembahasan nanti, terkait penjelasan belanja daerah yang mengalami perubahan akan dibahas dalam pembahasan nantinya. Terkait pendapatan daerah bersumber dari deviden perseroda sprh telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait penyelesaian hutang pada panitia pilpeng tahap satu akan dibahas dalam r apbd perubahan.

Selanjutnya jawaban Fraksi Golkar terkait ranperda r apbd tahun 2024 yang efisiensi dan efektivitas terhadap mencapai sasaran target Pemda agar terus meningkatkan pendapatan daerah.

Diikuti jawaban Fraksi Hanura yakni Pemda harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta menurunkan angka kemiskinan.

Disusul jawaban Fraksi Demokrat mengenai program pembangunan dan pelayanan publik seperti optimalisasi program pembangunan diantaranya jalan jalan kampung dan meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Dinas perumahan rakyat dan pemukiman telah melakukan penanganan jalan Lingkungan dan jalan desa tahun 2024 sepanjang 9,72 kilometer dan RSUD sudah mempersiapkan berbagai peningkatan layanan.

Kemudian jawaban Fraksi PKS yakni, kebijakan baik dari pendapatan dan peningkatan belanja yang diapresiasi oleh fraksi partai PKS kami sampaikan dengan ucapan terimakasih. Terkait saran dan masukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam program infrastruktur pendidikan kesehatan pemerintah akan upayakan dalam r apbd tahun 2024.

Jawaban Fraksi gabungan Indonesia Bangkit, yakni terkait tunda bayar pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya. Untuk kegiatan tunda bayar telah direalisasi sebesar 75 persen dari 144.776.824.652. terkait deviden yang diserahkan bumd sprh kepada pemerintah daerah sebesar 155 miliyar rupiah dari deviden yang harus diserahkan sebesar 292 miliyar. Sementara untuk gaji tenaga honor telah dibayarkan sampai bulan Juni tahun 2024.

Terakhir Jawaban Fraksi gabungan Gerindra pembangunan berkarya, yakni terhadap pembangunan disektor kesehatan dan perlindungan sosial pendidikan dan infrastruktur, terkait saran dan masukan itu Pemda akan berupaya tegas untuk menggesa penyerapan anggaran tersebut terutama pembangunan infrastruktur berpengaruh pada perekonomian masyarakat. (Kar)